Bendaharawan Diawasi PERMENKEU No 46 Tahun 2013

Sumber: pwi-tebingtinggi.com
Kantor Pelayanan perpajakan Pratama (KPP Pratama) Tebingtinggi melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64 tahun 2013, Kamis (10/10) di Gedung Balai Pertemuan Kartini Tebingtinggi. Sosialisasi itu dihadiri para bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekota Tebingtinggi dan Serdang Bedagai.

Bimtek

Sosialisasi

Kepala KPP Pratama Tebingtinggi, Abdon Budianto Situmorang dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini berkenaan dengan kewajiban perpajakan bendaharawan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang, mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran satuan unit kerja SKPD.

Budianto mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar tekun mencermati segala materi yang dijelaskan sehingga para bendaharawan mengetahui aturan sistem pajak dengan cermat dan pajak yang disetor tepat waktu dan jumlah serta melakukan administrasi yang baik, katanya.

Sementara, Kepala Seksi Bidang Penyuluhan Kanwil DJP Sumut II Pematang Siantar, Marlinang Manurung dalam sosialisasinya menjelaskan tentang pengkajian kebenaran perhitungan atau penyetoran pajak dan konfirmasi setoran penerimaan pajak atas belanja daerah sesuai dengan Permenkeu Nomor : 64/PMK.05/2013.

Secara rinci Marlinang Manurung memaparkan tentang beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan antara lain, pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah, pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak dan konfirmasi setoran penerimaan Pajak atas Belanja Daerah, konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak atas Belanja Daerah, pemeriksaan/verifikasi Pajak terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah, penyetoran Pajak terutang dan sanksi.

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selain wajib melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang telah dipotong dan dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak, juga berkewajiban membuat Daftar Transaksi Harian serta menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah disertai SSP lembar ke-3 setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Bagi bendaharwan ditekankan agar melakukan penyetoran tepat waktu untuk menghindari sanksi administaris.

Berbeda dengan materi lainnya, Staf KPP Pratama Tebingtinggi, Syamsul Bahri dalam paparannya membahas tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, 22 dan 23 bagi wajib pajak berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013.

Sosialisasi itu disisi dengan season tanya jawab serta pemberian souvenir bagi peserta sosialisasi yang aktif mengikuti kegiatan.

Advertisements

About kotatebingtinggi

Ini hanyalah weblog TIDAK RESMI dari Kota Tebing Tinggi. Terima kasih atas fasilitas dari WORDPRESS.COM. Weblog ini dikelola oleh: https://www.facebook.com/rusmanik
This entry was posted in Berita, Panduan and tagged , , . Bookmark the permalink.

Mohon masukan dan kritikan konstruktif. Terimakasih

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s