Jumlah Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi, 1993-2017

Untuk mengukur kemiskinan di Kota Tebing Tinggi, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai: ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah jiwa penduduk dalam kategori miskin di Kota Tebing Tinggi adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Data pada gambar di atas diolah dari data publikasian BPS Kota Tebing Tinggi, yaitu: Jumlah Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi Tahun 1993-2017, dan Gini Ratio Kota Tebing Tinggi Tahun 2000-2017.

Advertisements

Penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2015 sebanyak 1.508.140 orang

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2015 sebanyak 1.508.140 orang (10,79%), angka ini bertambah sebanyak 44.470 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2015 yang berjumlah 1.463.670 orang (10,53%).

Selama periode Maret – September 2015, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 16.010 orang (dari 764.370 orang pada Maret 2015 menjadi 780.380 orang pada September 2015), sedangkan di daerah perkotaan bertambah 28.460 orang (dari 699.300 orang pada Maret 2015 menjadi 727.760 orang pada September 2015).

Continue reading

Profil Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2014

Bagaimana Profil Kemiskinan di Sumatera Utara hingga Maret 2014? Dari Berita Resmi Statistik yang disajikan oleh BPS Sumatera Utara, No. 47/07/12/Th. XVII di dapat gambaran sebagai berikut.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2014 sebanyak 1.286.700 orang (9,38%), angka ini berkurang sebanyak 129.700 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin September 2013 yang berjumlah 1.416.400 orang (10,39%).

Selama periode September 2013 – Maret 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 60.000 orang (dari 714.500 orang pada September 2013 menjadi 654.500 orang pada Maret 2014), sedangkan di daerah perkotaan berkurang 69.700 orang (dari 701.900 orang pada September 2013 menjadi 632.200 orang pada Maret 2014).

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret sebesar 9,35 persen, turun dibanding September 2013 yang sebesar 10,45 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 10,33 persen pada September 2013 turun menjadi 9,40 persen pada Maret 2104.

Pada Maret 2014 garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp.318.398,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp.338.234,- dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp.299.145,- per kapita per bulan.

Pada periode September 2013 – Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 1,719 pada September 2013 menjadi 1,467 pada Maret 2014, dan P2 turun dari 0,458 pada September 2013 menjadi 0,373 pada Maret 2014. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Download: BRS Nomor Release: No. 47/07/12/Th. XVII tentang Profil Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2014

Kondisi Kesejahteraan Rakyat di Kota Tebing Tinggi

Disarikan oleh: Rusman Manik, swamandiri.wordpress.com

Bagaimanakah kondisi kesejahteraan rakyat di Kota Tebing Tinggi? Kondisi kesejahteraan itu dapat dilihat dari nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR = Indeks Kesejahteraan Rakyat).

IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) merupakan:
1. Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia;
2. Alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan
3. Alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Ada tiga dimensi dalam IkraR, yaitu: dimensi Keadilan Sosial, dimensi Keadilan Ekonomi, dan dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance. Selanjutnya tiap dimensi memiliki beberapa indikator penting. Keseluruhan jumlah indikator yang dipakai sebagai penyusun Indeks IKraR berjumlah 22 indikator yang terbagi dalam 10 indikator dalam Dimensi Keadilan Sosial, 7 indikator dalam Dimensi Keadilan Ekonomi dan 5 indikator dalam Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada http://www.sapa.or.id/tentang-ikrar

Dari data yang disajikan oleh http://www.sapa.or.id, kita dapat mengetahui kondisi kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi. Untuk tahun 2013, nilai IkraR Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu hanya 46,2. dibandingkan 49,9 (rerata nasional).

Perkembangan Nilai IKraR Kota Tebing Tinggi

Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Rakyat (IKraR) Kota Tebing Tinggi

Lalu, bagaimanakah kondisi kesejahteraan rakyat di Kota Tebing Tinggi? Mari kita perhatikan gambar di atas ini. Continue reading

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi melalui Kelembagaan TKPK Daerah

Oleh : Disarikan dari laporan Kominta Sari Purba Korda SAPA Kawasan Sumut

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Dasar hukum Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi antara lain:

  • Peraturan Presiden no. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
  • Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/347 Tahun 2013 tentang pembentukan sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi;
  • Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/348 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi

Continue reading

Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Sergai dan Kabupaten Batu Bara Bahas Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sumber: harianANDALAS.com, Sabtu 30 Maret 2013
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Republik Indonesia (Kemenkokesra) yang telah meluncurkan Program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) di seluruh kawasan Indonesia. Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Kabupaten Batu Bara yang tergabung menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi daerah sasaran program SAPA di kawasan Sumut.

Sebagai bentuk kemitraan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan berbasiskan kapasitas dan karakteristik kemiskinan pada masing-masing daerah.

Tiga kabupaten/ kota mengadakan pertemuan bersama membahas dan mereview atas implementasi program SAPA yang telah dicapai dan perumusan model integrasi para pelaku penanggulangan kemiskinan. Acara diselenggarakan di Aula Pondok Bagelen Kota Tebing Tinggi, kemarin.

pembahasan_kemiskinan_pada_Review_Implementasi_Program_SAPA
– Baca selengkapnya>