Rusunawa II Tebing Tinggi Siap Dihuni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Belum Memiliki Tempat Tinggal

Sumber: sumut.antaranews.com, Pewarta : Dhani Elison, Sabtu, 5 Agustus 2017

Rumah Susun Sedehana sewa II (Rusunawa) Tebing Tinggi yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir telah rampung dan siap untuk dihuni. Demikian penjelasan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan (DPKPK) Ny. Hj.Rosmiyati Harahap diruang kerjanya Jumat (4/8) didampingi sekretaris Jhoni Parlindungan.

Disampaikan Hj.Rosmiyati Harahap Rusunawa II ini dibangun oleh Pemerintah Pusat dan di kelola oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi seperti halnya Rusunawa I yang sudah dihuni.

Rusunawa II saat ini kondisi fisik bangunannya sudah rampung dikerjakan dan kini Pemerintah Kota telah membuka pendaftaran bagi warga yang berminat untuk menempati rumah tersebut dengan sistim sewa. Continue reading

Advertisements

Pemkot Tebing Tinggi Rehabilitasi Rumah Warga Miskin

Sumber: antarasumut.com, 30 Mei 2013

Aladin

Program Atap, Lantai dan Dinding (Aladin)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sejak tahun anggaran 2009 hingga 2012 telah merehabilitasi sebanyak 1.725 unit rumah warga tidak layak huni yang tersebar pada lima kecamatan di “kota lemang” itu.

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi Hasanuddin Siregar di Tebing Tinggi, Kamis (30/5), kebijakan merehabilitasi rumah tangga miskin (RTM) direalisasikan Pemkot setempat melalui Program Atap, Lantai dan Dinding (Aladin).
Baca selengkapnya

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tebing Tinggi

kemiskinan_di_KotaTebingTinggi.WordPress.comPENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT adalah kewajiban daerah, termasuk Kota Tebing Tinggi, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi Kewajiban Kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Tebing Tinggi, seperti yang dimandatkan Pasal 27 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Kewajiban Anggota DPRD (Pasal 45 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Tetapi harus dicatat bahwa konsep kesejahteraan relatif luas, sehingga penurunan angka kemiskinan tidak identik dengan peningkatan kesejahteraan. Angka kemiskinan hanya proksi untuk menilai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Baca selengkapnya