Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017

Sumber: swamandiri.wordpress.com dan RedesignPrimaNusantara.wordpress.com.

Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat: program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan TUSI PD, yang disusun berpedoman pada Renstra PD dan RKPD. Renja PD ditetapkan dengan Keputusan KDH, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Penjelasan ringkas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah seperti yang ditunjukkan pada slide berikut.

Semoga bermanfaat …
.

Advertisements

Musrenbang Kota Tebingtinggi 2016: Arah Pembangunan Menuju Pusat Jasa dan Perdagangan

Sumber: http://hariansib.co/, Jumat, 13 Maret 2015

Mengacu pada Perda No. 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 yang memasuki tahun ke lima, sekaligus merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi Sumut tahun 2013-2018 dan persiapan untuk menyongsong tahun kedua RPJMN tahun 2015-2019, maka fokus dan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Menuju Pusat Jasa dan Perdagangan harus semakin ditingkatkan.

Tahap pembangunan 2016 Kota Tebing Tinggi terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan serta Industri yang maju dan modern. Dtekankan bahwa partisipasi aktif warga masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan sangat diharapkan. Demikian pointer arahan walikota diwakili Sekdako Tebing Tinggi, Johan Samose Harahap, pada penutupan Musrenbang tahun 2016, Kamis sore (12/3) di gedung Balai Pertemuan Kartini kota setempat.

Menurut walikota, usulan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Provinsi Sumatera Utara akan disampaikan ke provinsi pada tanggal 20 Maret 2015 dan akan dibahas dalam forum Musrenbang SKPD Provinsi Sumut, sedangkan khusus APBN tahun 2016 selambat-lambatnya tanggal 13 maret 2016 disampaikan ke Bappeda Kota Tebing Tinggi dengan dilengkapi studi kelayakan (FS), Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Khusus untuk dana DAK agar usulannya dibawa langsung oleh SKPD yang mengusulkan dana dimaksud ke kementerian atau lembaga terkait, dan harus sudah disampaikan pada bulan Maret 2015 sebelum Musrenbangnas, sedangkan usulan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi dan kompilasi forum gabungan SKPD yang dihasilkan pada Desk Prioritas Pembangunan tahun 2016 merupakan bahan rancangan akhir RKPD tahun 2016 untuk ditetapkan sebagai dokumen RKPD tahun 2016.

DPRD Soroti Kinerja SKPD Kota Tebing Tinggi: RAPBD Besar, Program Kerja Tak Prorakyat

Sumber: sumutpos.co
TEBINGTINGGI-Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 yang diajukan Kota Tebing Tinggi sebesar Rp518,133 miliar mendapat sorotan anggota dewan. Wakil rakyat menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kota Tebing Tinggi belum maksimal dan prorakyat.

Kritikan itu disampaikan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi dalam sidang penyampain pandangan fraksi-fraksi terkait nota pengantar Wali Kota Tebing Tinggi di ruang sidang DPRD Kota Tebing Tinggi, Kamis (23/1).

DPRD Menyoroti Kinerja SKPD Kota Tebing Tinggi

DPRD Menyoroti Kinerja SKPD Kota Tebing Tinggi

Baca selengkapnya

Pemkot Tebing Tinggi Kembangkan Perpustakaan Hingga Kelurahan

Sumber: antarasumut.com, 23 July 2013

Tebing Tinggi, 23/7 (Antarasumut) – Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, saat ini telah mengembangkan perpustakaan dan rumah baca hingga di 35 kelurahan guna meningkatkan minat baca warga di daerah itu.

“Sebagaimana pepatah mengatakan, perpustakaan adalah jendela dunia. Semoga kita menjadi masyarakat yang gemar membaca,” kata Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, di Tebing Tinggi, Selasa (22/7).

Perpustakaan Kota Tebing Tinggi

Perpustakaan Kota Tebing Tinggi

Continue reading

Baliho Pencitraan Marak, Advertising Rugi

Sumber: harianANDALAS.com, 21 Maret 2013

Para pengusaha advertising di Kota Tebing Tinggi hanya bisa mengelus dada. Pasalnya, dengan meminjam tangan SKPD, oknum pejabat kota ini seenaknya memasang baliho pencitraan di lokasi yang sudah dipesan dan menghasilkan PAD sesuai Perda. Sementara baliho pencitraan yang dipasang oknum pejabat tidak pernah dibayar.

Sebuah sumber di Tebing Tinggi menyebutkan, baliho yang bertebaran saat ini terendus sebagai upaya sejumlah oknum pimpinan SKPD tertentu untuk mengambil simpati wali kota maupun wakil wali kota setempat. Jurus jitu oknum-oknum yang dengan sengaja menghamburkan uang Negara melalui baliho pencitraan dikemas sebagai iklan Pemerintah Kota dan dibumbui pesan moral yang terkait program pemilik kebijakan.

Baliho_di_kota_tebing_tinggi_merugikan

Baliho Pencitraan yang Merugikan Perusahaan Advertising dan PAD

Baca selengkapnya

Forum Gabungan SKPD Kota Tebing Tinggi Bahas Sektor Pertanian untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Sumber: MedanBISNISdaily.com

pertanian_KotaTebingTinggi.Wordpress.comKetimpangan kepemilikan lahan, rendahnya sumber daya manusia (SDM), akses permodalan yang terbatas serta kebijakan yang kurang berpihak menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian kaum petani di negeri ini termasuk di Kota Tebing Tinggi.

Sebagian besar petani kita atau lebih dari 60 persen, kepemilikan lahan di bawah setengah hectare. Dan, kalau dikalkulasi penghasilan rata-rata mereka cuma Rp 5.700 per hari atau jauh di bawah upah minimum regional (UMR),” kata Kadis Pertanian Kota Tebing Tinggi Syaiful Fachri pada Forum Gabungan SKPD Bidang “Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran” dalam rangka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kota Tebing Tinggi, Jumat (15/3) di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebing Tinggi.

Hadir dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan SKPD antara lain Kepala Kantor Ketahanan Pangan Abdul Rohim, Kepala Badan BPMK H Nizar Rangkuti, Kadis Kesehatan serta anggota DPRD antara lain Agustami dari Fraksi Demokrat, Waris dari PDI Perjuangan serta unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan di Kota Tebing Tinggi (tahun 2011) PDRB (produk domestik regional bruto) sebesar 1,47% sedangkan daya serap tenaga kerja sebesar 1,51% atau 2.190 jiwa.

Karena itu, kata Syaiful, untuk meningkatkan perekonomian di sektor pertanian, pihaknya telah merancang sejumlah strategi kebijakan pembangunan yang meliputi kebijakan pengembangan:

  1. Pertanian rakyat, perikanan, peternakan, dan
  2. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berdaya saing.

Baca selengkapnya